Last quarter, SC DRR has actively and regularly provided support to Bappenas in providing inputs and policy papers to integrate disaster risk reduction into the National Mid-Term Development Plan 2010-2014 during its formulation process. SC DRR through its inputs has contributed to the integration of disaster risk reduction as a part of National Priority No. 9 on Environment and Disaster Management in the National Mid-Term Development Plan 2010-2014 that was officially launched by the President on January 15, 2010.

To achieve the objective of disaster risk reduction, the National Mid Term Development Plan 2010-2014 stipulates policy directions that will be taken, which includes the mainstreaming of disaster risk reduction as a priority for national and regional development; improvement of capacity for disaster management in national and local level; also increasing community involvement and participation in disaster management and disaster risk reduction. These policies are in line with the focus of SC DRR project, thus hopefully, will be able to complement each other to achieve the goal of establishing a safer community.

Pelibatan Multi-Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012

Dengan akan berakhirnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006-2009, UNDP melalui SCDRR kembali mendukung pemerintah Indonesia dalam menyusun rencana aksi selanjutnya melalui proses yang konsultatif dan partisi-patif. Konsultasi secara berkala dilakukan dengan tim perumus Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 dan Bappenas dalam merumuskan RPJMN 2010-2014, untuk memastikan keselarasan antara ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam bulan Agustus dan September 2009, telah dilaksanakan beberapa Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan ma-sukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga maupun media, bisnis, komunitas internasional dan palang merah, LSM lokal dan internasional serta Organisasi Masyarakat Sipil yang terwakili di dalam Platform Nasional PRB, dalam rangka menyusun RAN PRB 2010-2012. Masukan berupa rincian rencana program ataupun kegiatan terkait PRB oleh para pemangku kepentingan ini akan dirangkum sehingga keseluruhan inisiatif PRB di Indonesia dapat dipetakan. Dengan demikian, kesenjangan ataupun multiplikasi dapat dihindari, dan dapat dilakukan perbaikan agenda inisiatif ke depan. Koordinasi antar pemangku ke-pentingan pun dapat ditingkatkan.

Showcasing Indonesia in the second Global Platform, Geneva

The Indonesia National Platform for DRR took part in the second Global Platform held on 16-19 June 2009 in Geneva, Switzerland. The Indonesian delegation, led by Mr. Syamsul Maarif the head of the National Agency for Disaster Management, consist of representatives of different stakeholder groups, including the international community, the academicians, NGOs, the government, and the media. Mr. Syamsul Maarif presented Indonesia’s report on Hyogo Framework for Action implementation for 2007-2009 to the participants, and Indonesia was able to share and promote its expertise and best practices in DRR.

Audit Guideline for Disaster Emergency Response
Together with the Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) of Bappenas, a draft Audit Guideline for Disaster Emergency Response had been developed in close collaboration with theInspektorat Utama BNPB. The guideline was developed to answer the need for a reference to be used by government institutions in implementing disaster emergency response initiatives.

A number of events reflecting significant efforts on disaster risk reduction with stronger grasp on Hyogo Framework for Action (HFA) have been marking the year of 2008 in Indonesia. Growing awareness on the importance of better information management for effective and efficient concerted action as well as heighten needs for better coordination are exposed in several events such as the launch of Indonesian Disaster Data and Information (DIBI – Data dan Informasi Bencana Indonesia), report of the implementation of HFA for 2007 ‐ 1008, and the agreement among stakeholders to form the National Platform.

CFAN adalah forum tingkat tinggi tahunan yang mengajak seluruh mitra pemulihan, donor, LSM lokal dan internasional, pemerintah daerah dan pusat serta pemangku kepentingan lainnya- yang bekerja untuk pemulihan, untuk membahas bersama tentang kemajuan pemulihan dan berbagai tantangan yang menghambat pemulihan. Sejak awal, setiap tema yang diusung CFAN terfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan para mitra pemulihan di masa itu. Forum kolaborasi ini menyediakan wadah yang penting untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan strategi guna memastikan keberlanjutan dan percepatan pemulihan Aceh dan Nias. Forum ini juga menawarkan wadah yang sesuai untuk mengelola kekayaan pengetahuan dan keahlian selama bekerja bagi pemulihan di Aceh dan Nias serta mengumpulkan pembelajaran untuk memberikan warisan abadi dari upaya pemulihan. Terakhir, CFAN 4 menyediakan sebuah forum untuk memberikan rekomendasi kepada kesinambungan koordinasi pasca-BRR.

Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) dan mendukung progam perwujudan masyarakat yang lebih aman melalui pengurangan resiko bencana (Safer Communities Disaster Risk Reduction), masih dibutuhkan aksi legislasi sebagai salah satu bidang aksi yang lazim dibangun dalam upaya pengurangan resiko bencana selain bidang aksi yang lain seperti pengembangan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, riset dan informasi. Aksi Legislasi dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk dapat meningkatkan efektifitas aksi legislasi, maka aksi legislasi dilakukan melalui kerangka penataan ulang semua peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana (termasuk unsur-unsur yang mendukung kebijakan penanggulangan bencana) yang masih eksis berlaku untuk menyesuaikan dengan semangat UU Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya.

Laporan selengkapnya dapat Anda unduh disini.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografisnya pada posisi pertemuan 4 lempeng tektonik, merupakan wilayah yang rawan bencana. Selain itu kompleksitas kondisi demografi, sosial dan ekonomi di Indonesia yang berkontribusi pada tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bahaya bencana, serta minimnya kapasitas masyarakat dalam menangani bencana menyebabkan risiko bencana di Indonesia menjadi tinggi.

Selama beberapa tahun ini, kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai terutama dengan diluncurkannya buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) pada 24 Januari 2007 oleh Bappenas dan Bakornas PB sebagai respon Pemerintah terhadap upaya pengurangan risiko bencana seperti yang dimandatkan oleh Hyogo Framework for Action. Lebih lanjut pada April 2007, Pemerintah mengeluarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia, dan diikuti dengan peraturan turunannya, yang juga dibentuknya sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Setahun setelah peluncuran dokumen Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) yang saat ini menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa‐Bangsa (UNDP) meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB). Pelaksanaan peluncuran RAN PRB ini dilaksanakan pada tangal 24 Januari 2007 di Jakarta yang diikuti berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap Resolusi PBB No.63/1999 yang ditindaklanjuti dengan HFA dan Beijing Action. Berdasarkan kebijakan tersebut mulai dimasukkan kegiatan‐kegiatan pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunan. RAN PRB ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana alam yang selama ini lebih bersifat responsif dalam menangani bencana, menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana alam itu selain mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Program Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC‐DRR) merupakan Program kerjasama antara BAPPENAS, dan UNDP yang dirancang untuk mendukung Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Program SC‐DRR yang dalam pelaksanaan sehari‐hari didukung oleh Tim Inti SC‐DRR, meliputi 4 (empat) Output, yaitu (1) Menetapkan kerangka dan peraturan terkait dengan PRB, (2) Penguatan system kelembagaan, (3) Pengembangan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat, dan (4) Pengembangan Komunitas berbasis PRB.